Aceh Barat:Kabar-Nusantara.com
Jumat, 7 November 2025.
Proyek pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, senilai Rp772.290.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), menjadi sorotan tajam. Dana yang bersumber dari APBD tahun 2025 ini diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Pembangunan yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang kelas, MCK siswa, dan pagar sekolah ini seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Namun, kenyataan di lapangan justru mengecewakan. Pengerjaan proyek terkesan asal-asalan, menimbulkan tanda tanya besar di benak warga.
Kejanggalan semakin mencuat ketika Dinas Pendidikan Aceh Barat terkesan melakukan pembiaran terhadap kondisi ini. Hal ini memicu dugaan adanya konspirasi antara rekanan pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan oknum di Dinas Pendidikan. Masyarakat menduga ada praktik tidak sehat yang sengaja ditutupi.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis di lokasi proyek, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian. Pengecoran balok atas terlihat tidak sempurna dengan besi yang mencuat keluar. Selain itu, adukan semen diduga tidak menggunakan takaran kubikasi yang tepat, dan para pekerja tidak dilengkapi dengan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai. Padahal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah jelas mengatur kewajiban pengusaha untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Ketika tim Mataaceh.com konfirmasi, konsultan pengawas proyek hanya memberikan jawaban diplomatis, “Jangan dulu, kita minum kopi dulu.” Sementara itu, rekanan pelaksana proyek terkesan menghindar dan tidak memberikan respons. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat juga belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan, keterangan yang di peroleh dari tim
Kasus ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Mereka berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
(Red tim)
