SURABAYA (Kabar Nusantara) – Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari memimpin jajarannya menandatangani Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi. Hal ini menindaklanjuti atensi Presiden Jokowi tentang kebijakan Strategi Nasional (Stranas PK) tahun 2023-2024,(16/3)
Sehingga bisa berkontribusi secara positif dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional. Selain itu, Imam menjelaskan kegiatan ini sebagai wujud kesungguhan Menkumham Yasonna H Laoly atas atensi nasional dimaksud.
“Stranas PK terdiri tiga fokus yang dijabarkan dalam 15 aksi, Menkumham berharap implementasinya di lingkungan Kemenkumham agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati,” ujar Imam usai penandatanganan tersebut.
Untuk itu, Imam mengajak jajarannya menunjukkan keseriusan, sehingga dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional. Dan menjamin kelancaran program pembangunan nasional.
Perlu diketahui tiga fokus dalam Stranas PK menyangkut beberapa hal. Pertama masalah perizinan dan tata niaga.
“Dalam hal ini, Kemenkumham bersama instansi terkait bertanggung jawab atas upaya pengawasan terhadap pemilik manfaat dan pencatatanya merupakan bagian skema pencegahan money laundering dan terrorist financing sesuai standar internasional,” urai Imam.
Adapun fokus kedua mengenai keuangan negara. Dan fokus ketiga menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
“Yang dalam pesan Menkumham harus kita jabarkan sesuai kompetensi tugas dan fungsi kita di Kemenkumham yang di dalam dinamikanya harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, KPK, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kementerian PPN/ BPN dan KSP,” urai Imam.
Imam juga mengajak jajarannya untuk mengimplementasikan lima pesan Menkumham. Yaitu tidak jumawa, tidak pamer kekuasaan, tidak boleh pamer kekayaan, tidak bergaya hidup mewah dan mewujudkan “Birokrasi Kemenkumham yang Melayani.”
“Kemenkumham harus semakin baik dalam melayani masyarakat, citra positif terus terbangun, semakin dicintai dan dipercaya masyarakat. Jadikan ASN Kemenkumham lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional serta terbentuk perilaku aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional,” tutup Imam. (Redho)
Sumber: Humas Kemenkumham Jatim.
