Jayapura (kabar-nusantara.com) – Musa Erelak, tokoh Pemuda Lapago sangat prihatin terhadap penyusunan jabatan struktural daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan, Senin (12/12/2022).
Dalam hal ini Pemerintah pusat memberikan suatu kesempatan kepada daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan bagaimana menjadi tuan diatas negeri sendiri. DOB melihat seperti itu.
Erelak mengatakan, oknum-oknum tertentu permainan dengan kepentingan, tanpa melihat trek rekor dari pada orang-orang ditempatkan pada posisi strategis seperti itu. Maka dalam kesempatan ini, ada dua hal penting terkait dengan jabatan struktural yang di posisikan.
“Keterwakilan representasi dari pada orang asli Papua itu tidak ada. Untuk itu kami pemuda, seluruh elemen masyarakat dan stekholder Papua Pegunungan sangat kecewa, kehadiran DOB Provinsi Papua Pegunungan untuk membawa kesejahteraan,” kata dia.
Dia menjelaskan bagaimana caranya anak-anak Papua secara khusus Lapago menjadi pemimpin. Tetapi dengan kepentingan satu-dua orang, membuat jabatan struktural diisi orang lain. Membuat kami kecewa, tidak ada representasi 8 Kabupaten atau keterwakilan orang asli Papua dalam jabatan.
“Pejabat Gubernur DOB Provinsi Papua Pegunungan dalam jangka waktu 300 hari kerja, harus memberikan satu kemajuan, bukan menunjukkan orang sudah bermasalah. Jadi kami meminta waktu dekat Pj Gubernur segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mengganti orang tersebut,” jelasnya.
Dia mengingatkan karena kedepan akan berdampak buruk dalam hal pelayanan kesehatan, kita tahu bahwa dana otonomi khusus diperuntukkan untuk kesehatan dan pendidikan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran dana kesehatan, itu akan hancur di daerah Lapago.
“Harapan kami bahwa Pj harus ambil langkah, kordinasi ke Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian dalam negeri, untuk segera mengganti posisi. 8 Kabupaten meminta, pejabat struktural harus representasi dari 8 Kabupaten. Jadi tidak hanya dari Kabupaten Jayawijaya atau tim DOB,” harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, harus ada warna Provinsi Papua Pegunungan. Ia berharap supaya dalam percepatan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, semua Kabupaten merasa memiliki, jadi tidak ada yang dianggap dianaktirikan.
“Apabila setelah melihat informasi ini, tindakan dari Pj Gubernur mengulur-ulur waktu. Maka kami akan melakukan aksi long march besar-besaran di Kabupaten Jayawijaya. Jadi akar rumput turun dengan massa yang besar,” tutupnya. (KBN-145-Silak)
