Tarakan (kabar-nusantara.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecil kota Tarakan, Kalimantan Utara, melakukan demo di depan gedung DPRD kota Tarakan, Kamis (24/2/2022).
Aksi para demonstran ini berlangsung kurang lebih tiga jam lamanya, dan menyebabkan jalan raya macet, sehingga terjadi pemblokadean dari pihak kepolisian. Gesekan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan tidak bisa dihindari hingga pukul 14.00 wita, “para mahasiswa itu memaksa masuk di gedung DPRD tapi di cegat oleh Aparat,” tutur Akbar seorang satpol PP.
Dalam orasinya, Muhammad Khairul, korlap aksi mengatakan, kami bersama masyarakat kota Tarakan dan para mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti; KAMMI, PMII, HMI, SMI, LMND, GMKI dan FKMDA, hari ini datang untuk bertemu, mempertanyakan dan mengevaluasi kinerja 30 anggota DPRD Tarakan 2,5 tahun menjabat. “Kami ingin masuk bertemu para wakil kami pak jangan halangi kami, ini hak kami,” teriak Khairul disambut para demonstran lain “hidup mahasiswa”.
“Kami sangat kecewa karena tidak diizinkan bertemu mereka, bahkan kami diperlakukan secara represif dibentak bentak. Kedepan dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi yang jauh lebih besar massanya daripada hari ini tegasnya,” katanya.
“Kinerja DPRD Tarakan dilihat dari fungsinya pertama legislasi, pengawasan dan anggaran sampai saat ini dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan dalam kajian internal BEM FH UBT mengenai isu kinerja DPRD Tarakan selama 2,5 tahun perlu ada evaluasi dan belum ada progres yang memuaskan sesuai amanat UU No 17 tahun 2014 pasal 465 ayat 1 tentang DPRD kabupaten/kota dalam fungsinya sebagai legislasi, anggaran pengawasan,” tuturnya.
“Kami yang hadir pada hari ini intinya berniat mengevaluasi kinerja 30 anggota DPRD kami yang sudah bekerja 2,5 tahun, Kami melihat Belum maksimal dan optimal: 1, sejauh mana DPRD Tarakan melaksanakan fungsi legislasi dalam membuat Perda yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
“Kemudian, yang ke 2, bagaimana DPRD Tarakan melaksanakan fungsi anggaran dan mengoptimalkan APBD, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap stakeholder terkait. dan ke 3, bagaimana DPRD Tarakan dalam pengawasan serta melakukan check and balance di dalam jalan roda Pemerintahan daerah,” tutupnya. (Roni Duman, Nunukan)
