Dogiyai (Kabar-nusantara.com) – Pelaksana tugas harian (PLH)
Bupati Dogiyai Oscar Makai, SH yang
diberikan kuasa oleh Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa,S.IP untuk melaksanakan
sidang APBD 2021, Oscar Makai juga menjabat Wakil Bupati (Wabup) memastikan,
proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021
telah sesuai dengan prosedur.
Ia pun menjelaskan bahwa sidang anggaran tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan daerah seperti penambahan kebutuhan anggaran untuk
bidang Jaringan, Dukcapil, penyaluran BLT dan penyaluran bantuan studi mahasiswa.
DPRD harus bicara nasib
bagi dinas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Supaya dana yang untuk dinas
terkait itu bermanfaat bagi mereka punya wilayah pemilihannya. “Harusnya membela
kepada Kepala Dinas dulu sehigga saling mendukung di
wilayah pemilihanya juga,” kata Oscar Makai kepada wartawan belum lama ini di
Nabire.
Oscar mengatakan, telah
melakukan semua tata cara kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apalagi
ada tiga Incumbent anggota DPRD Dogiyai, salah satunya Ketua DPRD Dogiyai. Sidang
anggaran ini juga telah melalui diskusi dan pandangan para Fraksi yang memberikan
masukan mengenai program kerja di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
”Saya menjabat di Kabupaten
Dogiyai, baru kali ini saya diberikan kepercayaan oleh Bupati Dogiyai menjabat
sebagai PLH untuk memberikan kuasa untuk melaksanakan sidang paripurna tahun
anggaran 2021. Saya salut karena baru kali ini diberikan kewenangan,” ucap Makai, siang kemarin.
Terkait hal itu, Ketua DPRD
Kabupaten Dogiyai, Elias Anouw mengatakan bahwa pembahasan RAPD 2021 akan
difokuskan dalam pembangunan Infrastruktur untuk dua wilayah besar yakni lembah
kammu dan lembah mapia dalam rangka pemerataan pembangunan.
”Delapan ratus lima puluh
lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah terbagi dalam beberapa
program urgen yang akan dijalankan di tahun 2021 nantinya,” kata Anouw ketika
usai sidang APBD 2021 belum lama ini di Nabire.
Sidang Anggaran tersebut
direncanakan akan dilakukan evaluasi dan pengesahan di Provinsi dan selanjutkan
pengesahan di Mendagri.
Informasi yang dihimpun awak media ini jumlah total anggaran
Rp.8.55.529.000 (DAU:453 Miliar, DAK 400 Miliar Lebih, DBH Provinsi
6 Miliar, DBH Pusat 35 Miliar dan Dana Otsus 61 Miliar Lebih. (Robert Taune)
