Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo. Foto: Humas MPR RI
JAKARTA (kabar-nusantara.com) – Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo (Bamsoet) memberikan informasi soal peretasan data Bank Indonesia pada
Desember 2021. Kasus tersebut mengingatkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan
keamanan siber. ”Efektivitas keamanan siber harus terus ditingkatkan untuk
meminimalkan potensi serangan siber,” ucap Bamsoet. Dilansir dari laman jpnn, Senin (24/1/22)
Kasus peretasan data Bank Indonesia oleh hacker menambah panjang daftar
pembobolan data pada institusi negara. ”Bersyukur bahwa data Bank Indonesia
yang diretas oleh kelompok ransomware Conti tidak menyangkut data-data yang
kritikal,” ucapnya.
Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kebocoran data itu menimpa Bank
Indonesia Cabang Bengkulu dan dilaporkan pada 17 Desember 2021.
Namun, kasus peretasan itu seharusnya tidak disederhanakan. Sebab, serangan
siber itu membidik institusi besar dan sangat strategis berstatus bank sentral
Bank Indonesia (BI). Sebagaimana diketahui, dalam manajemen BI, tersimpan
jutaan data strategis, termasuk data tentang kekuatan dan kelemahan
perekonomian nasional.
Bamsoet menjelaskan, BI seharusnya selalu siaga dan antisipatif terhadap
potensi serangan siber berikutnya. Kasus yang menimpa BI semestinya ditanggapi semua pihak sebagai peringatan.
“Indonesia tidak boleh lengah dari potensi serangan siber. Maka, harus ada
upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas keamanan siber nasional,”
ungkapnya.
Daftar
panjang kasus peretasan data yang menimpa institusi negara mestinya mendorong
semua pihak untuk peduli pada aspek keamanan siber nasional. Sebelum hacker
membidik BI, BSSN mengalami serangan. Pada 21 Oktober 2021, situs Pusat Malware
Nasional (Pusmanas) milik BSSN diretas hacker.
Pada November 2021, pusat data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil
diretas hacker. Ketua ke-20 DPR RI ini menuturkan, sekitar 28 ribu data anggota
Polri dibagikan di Raidforum. Datanya mencakup nama, alamat, pangkat, satuan
kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor HP, hingga e-mail. BSSN
mencatat, sejumlah situs milik institusi pemerintah juga rentan diretas hacker.
Peretasan dengan metode web defacement marak terjadi pada Januari hingga
Oktober 2021. ”Paling banyak menerima serangan adalah sektor pendidikan tinggi,
yakni 36,66 persen, situs milik swasta 25,84 persen, situs pemerintah daerah
17,57 persen, dan situs pemerintah pusat 9,2 persen,” ucap ketua umum IMI itu.
Dari hasil
identifikasi, BSSN mencatat ada beberapa penyebab. Misalnya, kerentanan pada
aplikasi generik. Selain itu, institusi tidak memiliki perimeter keamanan
maupun visibilitas yang memadai.
Kalau ”Walaupun tidak mudah karena perubahan TIK yang begitu cepat, keamanan siber
penyebabnya sudah teridentifikasi, tindakan selanjutnya yang diperlukan adalah
mengupayakan perbaikan agar data-data penting dan strategis bisa terlindungi.
Karena itu, BSSN diharapkan memberikan rekomendasi kepada semua institusi
pemerintah tentang strategi meminimalkan serangan siber.
nasional harus terus diupayakan,” ujarnya.
Efektivitas
keamanan siber membangun kredibilitas negara. Semua pihak ingat bahwa tidak
sedikit masyarakat yang mengeluh karena maraknya kejahatan terhadap data
pribadi akibat peretasan. Memang, pada aspek keamanan siber, Indonesia sudah
mencatat kemajuan yang layak diapresiasi.
Hal ini tecermin pada laporan International Telecommunication Union (ITU) pada
2021. Dalam laporan itu, Global Cyber Security Index Indonesia per 2020 berada
di peringkat 24 dari 194 negara. Perkembangan yang positif karena
per 2018, Indonesia masih di peringkat 41. Lalu, pada tingkat regional,
Indonesia menempati peringkat enam di Asia-Pasifik.
Dan peringkat tiga di ASEAN
setelah Singapura dan Malaysia. Pencapaian progres pada aspek keamanan siber
itu tidak boleh membuat Indonesia lengah. Kasus peretasan terbaru yang menimpa
BI, BSSN, dan Polri harus dikedepankan sebagai peringatan agar efektivitas
keamanan siber nasional terus diupayakan. Kontribusi BSSN sangat diharapkan.
TIK dengan kecepatan perubahannya sudah menjadi bagian tak terpisah dalam
kehidupan bersama, kini, dan di masa depan.
Untuk meminimalkan risiko dan ancaman itu, BSSN sebagai garda terdepan wajib
merancangan program dan rekomendasi tentang efektivitas keamanan siber
nasional. Jadi, BSSN harus tangguh dan efektif. Pemerintah diharapkan responsif
dengan kebutuhan anggaran BSSN. Demi keamanan dan stabilitas nasional, BSSN
seharusnya all-out mewujudkan efektivitas keamanan siber
nasional. (mrk/jpnn)
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan
judul
“Bamsoet Minta BSSN Harus Maksimal Meningkatkan Keamanan Siber
Nasional”,
https://www.jpnn.com/news/bamsoet-minta-bssn-harus-maksimal-meningkatkan-keamanan-siber-nasional
