.jpg) |
| Foto: DPRK Aceh Timur Mengutuk Kekerasan Israel Negara Palestina |
Aceh Timur (kabar-nusantara.com) — Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Fatah Fikri berserta anggota DPRK, mengutuk kekerasan Israel Terhadap Negara Palestina yang mengakibatkan ribuan nyawa kaum Muslimin Syahid. Senin (30/10/2023).
Penyataan sikap Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur terhadap konflik kekerasan Israel terhadap Negara Palestina
Dibacakan langsung oleh Kasat Arina, Fraksi Partai Aceh (PA) usai pelantikan pergantian antar waktu (PAW), M Yahya Ys diganti dengan Nurdi Jalil SE dari Fraksi Partai Aceh, diruang A paripurna DPRK Kabupaten Aceh Timur
Kasat Arina dari Fraksi Partai Aceh (PA) membacakan pernyataan sikap mewakili pimpinan dan anggota DPRK Aceh Timur terhadap kekerasan Israel kepada negara Palestina.
1. Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya konflik dan kekerasan israel terhadap palestina dikawasan jalur gaza dan menyerukan agar konflik tersebut segera dihentikan dengan segala upaya demi terciptanya perdamaian dunia.
2. Kami mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi di jalur gaza karena telah mengakibatkan banyaknya korban sipil termasuk perempuan dan anak anak
Serangan tersebut jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional dan prinsip bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sebagaimana amanat dalam konstitusi kita.
3. Kami dengan tegas mengutuk serangan brutal yang merupakan pelanggaran terang terangan terhadap norma hukum, norma internasional dan hak azasi manusia.
4. Mendesak dewan keamanan pbb untuk segera mengambil tindakan atas pelanggaran yang terus dilakukan israel terhadap rakyat palestina.
5. Kami pemerintah kabupaten aceh timur menghimbau pemerintah aceh agar turut ambil bagian sebagai bentuk rasa keprihatinan dan mendukung perjuangan rakyat palestina
“Sebagai wujud prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada pemerintah aceh, pemerintah pusat. Agar kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat.
(fzn)
