Yahukimo (kabar-nusantara.com) – Koordinator West Papua Feminist Forum (WPFF) Esther Haluk, menyerukan kepada penentu kebijakan memenuhi hak-hak dasar partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya, Jumat (08/03/2024).
Haluk mengatakan dalam rangka perayaan Internasional Woman’s Day 2024 dengan tema berinvestasi pada perempuan, mendorong persatuan dan konsolidasi gerakan untuk kemajuan perempuan di berbagai ruang penghidupan demi perubahan yang adil di Tanah Papua.
“Sehingga WPFF mengadakan kegiatan talkshow kolaborasi bersama Yayasan WWF Indonesia Program Papua, Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua dan Papua Courses di Gedung Holey Narey, Pos 7 Atas Sentani,” katanya.
Esther Haluk menyerukan kepada semua pihak khususnya kepada pemangku kepentingan dan penentu kebijakan.
“Agar menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dan partisipasi perempuan, kelompok disabilitas, keberagaman seksualitas dan gender maupun kelompok rentan lainnya secara inklusif dan setara dalam pembangunan dan di ruang-ruang publik,” serunya.
Dia menuturkan menghentikan berbagai diskriminasi, marginalisasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, keberagaman seksualitas dan gender, maupun kelompok rentan lainnya dengan berbagai alasan dan dalam berbagai bentuk.
“Mengutuk setiap tindakan kekerasan dalam bentuk apapun yang membawa korban pada perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, keberagaman seksualitas dan gender, maupun kelompok rentan lainnya,” tuturnya.
Haluk menjelaskan adanya penegakan hukum yang adil bagi siapapun yang melakukan tindakan pidana secara khusus terhadap perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, keberagaman seksualitas dan gender, maupun kelompok rentan lainnya tanpa kecuali.
“Pemerintah menyediakan program-program edukasi dan penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, edukasi seksualitas yang komprehensif, penghormatan dan perlindungan kepada kelompok disabilitas, keberagaman seksualitas dan gender, maupun kelompok rentan lain,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya meminta menyelesaikan berbagai konflik di tanah Papua secara damai dan bermartabat, melalui pendekatan dialog yang persuasif tanpa kekerasan dalam bentuk apapun.
“Menjamin keselamatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani serta terpenuhinya kebutuhan dasar para pengungsi khususnya perempuan dan anak-anak wilayah-wilayah konflik, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri dan hidupnya secara utuh,” tegasnya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat adat setiap suku, marga atau klan di tanah Papua.
“Pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan perdamaian, bagi setiap manusia yang memiliki martabat mulia,” pungkas Haluk. (KBR-145)
