Jakarta (kabar-nusantara.com) – Pakar
hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai wacana penundaan pemilu tidak akan
terealisasi. Hal itu disampaikan Jimly menanggapi pernyataan Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang
mempertanyakan apa alasan Presiden Joko Widodo harus mundur dari jabatannya. Dilansir dari laman kompas.com, Kamis
(17/3/22)
Dalam pandangannya, mayoritas anggota DPR akan menolak
menyetujui penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
“Percayalah mayoritas DPR menolak, apalagi DPD. Maka ide perubahan UUD 1945 di
DPR dan MPR tidak akan terjadi,” jelas Jimly pada Kompas.com, Kamis
(17/3/2022).
Ia menyebut saat ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Golkar sudah menurunkan tensinya dalam mendorong wacana itu. “Hanya Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berusaha menunggangi isu ini untuk menaikan
gengsi dan popularitas. Seperti terus membuka diskusi, biarkan saja,” paparnya.
Terakhir, Jimly tak yakin pemilu akan ditunda karena tanggal
penyelenggaraan pemilu sudah disepakati bersama. “Jadwal tahapan pemilu juga
sudah disepakati resmi antara DPR, Pemerintah dan KPU,” kata dia. “Tahapannya
sudah akan dimulai 1 Agustus 2022 yaitu pendaftaran parpol peserta,” imbuhnya.
Sebelumnya Luhut mengklaim mendapatkan pertanyaan dari
masyarakat kenapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal
pandemi Covid-19 belum selesai. Luhut juga menyatakan kondisi saat ini relatif
tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
(Penulis : Tatang Guritno; Editor : Krisiandi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
“Jimly Asshiddiqie Yakin Penundaan Pemilu Tak Bakal Terealisasi”,
Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/23503231/jimly-asshiddiqie-yakin-penundaan-pemilu-tak-bakal-terealisasi.
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah
dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA; iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
