MAMUJU TENGAH – Kabar-nusantara.com, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah Paisal Anwar, S.S, M.A.P menilai bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS ) dan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun 2020 anggaran sudah tepat sasaran. “Sehingga total bantuan rumah di tahun 2020 sebanyak 758 rumah,” ujar Paisal Anwar. Sabtu Desember 2020.
Bantuan tersebut bernama program Bantuan Stimulan Perumahsn Sawadaya (BSPS) dan Bantuan Rumah Swadaya (BRS). Dengan kegiatan peningkatan kualitas berjumlah 600 unit bersumber dari dana APBN Kementerian PUPR melalui SNVT perumahan Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara program bantuan rumah swadaya ( BRS ) bentuk kegiatan pembangunan, berjumlah 100 unit dan peningkatan kualitas sejumlah 58 unit, anggaran bersumber dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus Dinas Perumahan. Jadi total bantuan sebanyak 758 unit rumah. Terkait tahap perencanaan, penyiapan masyarakat, hingga pelaksanaan saya anggap sudah tepat sasaran, semua sudah dilakukan sesuai mekanisme yang ada.
Yang paling utama penerima telah memenuhi syarat: Warga Negara Indonesia sudah berkeluarga memiliki tanah dibuktikan dengann legalitas lahan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan yg utama mampu berswadaya. Karena BSPS maupun BRS adalah program yang bertujuan untuk meransang keswadayaan masyarakat.
Yang perlu difahami saat ini adalah kondisi data kita dalam tahap pemutakhiran, setelah rampung insya Allah tidak ada lagi istilah tidak tepat sasaran karena semua sudah terdata secara faktual dan obyektif. Jumlah RTLH maupun backlog di Mamuju Tengah besar, hampir sama yang dialami semua Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Sementara kuota BSPS maupun bantuan rumah swadaya yang bersumber dari APBN sangatlah terbatas, sehingga selalu ada yang merasa kurang puas ataupun merasa tidak tepat sasaran.
Yang kita harapkan adalah dengan segala keterbatasan pembiayaan semua akan dibantu tentunya bertahap. “Dengan data yang akurat kita akan mengatur penerima sesuai kemampuan anggaran dengan mengacu pada data yang akurat” ucap Paisal Anwar.
Dia menambahkan, memang tidak bisa dipungkiri ada keluhan warga ke Desa dan ke kami, sehingga itulah menjadi faktor kami menyapu bersih data RTLH dengan menurunkan tim kami berkunjung langsung ke 54 Desa untuk memutakhirkn data, sehingga insya Allah kita punya data base yang bisa dipertanggung jawabkan ke publik.
Untuk mengakomodir semua masyarakat termasuk menghindari adanya keluhan tidak tepat sasaran, Dinas Perumhan telah mengambil langkah strategis dengan melakukan pendataan secara dor to dor kurang lebih 11.000 unit rumah untuk dilakukan verifikasi dan diimput dalam data e-rtlh. Hal ini terlaksana atas support semua pihak, khususnya SNVT Perumahan Provinsi Sulbar sebagai perpanjangan Kementerian PUPR.
Setelah itu, Pemda membuat skenario penanganan untuk 5 tahun ke depan, “tujuannya agar semua yang masuk dalam database insya Allah semua akan dibantu sesuai mekanisme.” Tutup Paisal Anwar.
Di tempat terpisah salah satu warga penerima bantuan mengatakan, kami sangat bersyukur adanya bantuan dari pemerintah sehingga kami bisa memperbaiki rumah, dan kami sangat puas atas kinerja instansi terkait. (Bang Salman/Sul)
