Jakarta (kabar-nusantara.com) – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin
Ritonga mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang berharap presidential
threshold (PT) menjadi nol persen. Menurut
Jamiluddin, jika presidential threshold menjadi nol persen, akan berdampak pada
dua hal. Dilansir dari laman JPNN.com, senin (13/12/2021)
“Pertama,
biaya politik menjadi rendah. Setidaknya mahar untuk menjadi capres dan
cawapres dapat ditekan,” kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Senin (13/12). Dosen
Universitas Esa Unggul itu juga meyakini hal tersebut akan berdampak juga pada
pengusungan capres dan cawapres.
“Parpol yang memiliki suara besar tidak
lagi semena-mena menetapkan mahar politik,” lanjutnya. Mantan dekan FIKOM
IISIP Jakarta itu juga menyatakan mahar politik yang rendah dapat menurunkan
perilaku koruptif pada capres dan cawapres jika terpilih.
“Mereka
tidak lagi berpikir untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya atau
mengembalikan kesepakatan dengan pihak sponsor,”
ujarnya. Jamiluddin juga mengatakan presidential threshold nol persen
mengembalikan pelaksanaan Pilpres di Indonesia pada prinsip demokrasi.
“Diharapkan
akan makin banyak pasangan capres dan cawapres yang ikut dalam kontestasi
pilpres 2024,” tuturnya.
Dia juga
meyakini jika hal ini bisa terwujud, pasangan capres dan cawapres yang
dipaksakan oleh parpol akan kalah yang lebih berkualitas dan berintegritas.
“Pasangan
yang hanya bermodal popularitas dengan sendirinya akan tersisih. Indonesia
tidak lagi dipimpin oleh presiden hasil pencitraan semata,” pungkas
Jamiluddin.
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
“Ketua KPK Minta Presidential Threshold 0 Persen, Pengamat: Biaya Politik
Jadi Rendah”,
https://www.jpnn.com/news/ketua-kpk-minta-presidential-threshold-0-persen-pengamat-biaya-politik-jadi-rendah
