 |
| Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat dikenalkan oleh Presiden RI, Joko Widodo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) |
Jakarta (kabar-nusantara.com) – Ketua
Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai,
sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan masalah
pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dilansir dari laman kompas.com, Rabu
(16/3/22)
Sebab, sikap Luhut yang mengeklaim wacana menunda Pemilu
2024 didukung oleh masyarakat berbeda dengan sikap pemerintah melalui Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tak ada
rencana menunda pemilu.
“Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang
terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung
pemerintah,” kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).
Nabil berpandangan, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan
menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi. Sehingga,
menurut dia, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.
Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan
koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa
ada permainan watak di antara mereka. “Bisa jadi ini dibaca sebagai
permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan
pemilu,” kata Nabil.
Padahal, kata Nabil, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas
mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998. “Karena itu,
kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan
sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024,”
ujar Nabil.
Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy
Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin
Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik
yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.
Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah
membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Di tubuh pemerintah
sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan
masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk
memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis,
Senin (7/3/2022).
(Penulis : Ardito Ramadhan;
Editor : Diamanty Meiliana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
“Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang
Kendali”, Klik untuk baca:
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/15522271/luhut-beda-suara-dengan-mahfud-soal-pemilu-pks-jokowi-tak-kuat-pegang.
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah
dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA; iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
