Wamena (kabar-nusantara.com) – 12 Organisasi BEM dan 9 OKP bergabung bersama anggota Dewan Komisi B DPRD Jayawijaya melakukan pembahasan tentang penjelasan kenaikan harga BBM dan dampak yang akan terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Kamis (15/9/22)
Anggota DPRD Komisi B Niko Kossy, SH menegaskan penjualan bahan bakar di Wamena tidak sesuai dengan aturan, masalah ini beberapa tahun lalu rakyat demo meminta dibebaskan kupon, kemudian sudah dibebaskan kupon tersebut. Setelah dibebaskan masalah yang muncul adalah mobil-mobil yang ada di belakang pelatnya kosong karena kirnya mati segala macam mereka datang antri BBM.
Yang bikin macet itu mereka-mereka itu jadi kalau kita bisa kontorol itu misalnaya Perindakop, APMS, Perhubungan, data yang sama sehingga tidak bisa bermain-main.
“Kami sudah mendapat laporan dari 4 APMS di Kabupan Jayawijaya menurut mereka, kuota BBM yang ada itu malahan lebih, tetapi yang menghambat karena ada antrian panjang mobil-mobil itu. Mereka hanya antri untuk beli BBM dengan harga Rp.8.000,- kemudian jual di luar Rp. 20. 000,- mereka antri setiap hari itu untuk jual sendiri bukan untuk melayani kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Niko juga ingin tanyakan soal harga dan kuota BBM, tetapi Dinas terkait tidak hadir maka adik-adik mahasiswa ini mereka menyesal menggapa Dinas terkait tidak hadir.
Niko mempertanyakan kepada Dinas terkait dengan subsidi BBM ini, Presiden menyampaikan kepada semua Bupati minta alokasikan dana untuk antisipasi naiknya harga BBM ini seperti di Jayapura Presiden memberikan dana PLT BBM.
“Sekarang kita di Jayawijaya seperti apa ini kami ingin tanyakan tadi kemudian kami kasih undangan rapat Dinas Sosial apakah melalu Kantor Pos ini yang kami ingin tanyakan sebenarnya tetapi Dinas terkait, Dinas Soaial tidak hadir,” terangnya.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unaiversitas Yapis Wamena (UNAIM) Wahyu Adiftama menegaskan sementara ini ada pembatasan waktu, kalau bisa ditiadakan pembatasan itu agar masyarakat dan pelajar mau antri pul, jika ada pembatasan itu akan menghambat bagi masyarakat dan pelajar.
“Saya usulkan kepada Pemerintah menyangkut subsidi kendaraan umum sehingga masyarakat tida terkena dampak dari kenaikan harga BBM itu, dan kita juga mengusulkan agar Pemerintah mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai naik sekarang,” tegasnya.
Wahyu menambahkan sebagai mahasiswa sangat kecewa sekali atas tidak hadirnya Dinas terkait Perindakop, Perhubungan dan Dinas Sosial. Mereka para pejabat yang mendapat gaji besar dari negara, semestinya bisa menjelaskan kepada masyarakat.
“Pertanyan-pertanyan dari Mahasiswa maupun Dewan tidak ada yang di jawab karena memang tidak ada Dinas terkait yang hadir, ini sangat menyedihkan,” tutupnya. (piniet bahabol)
