 |
|
Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay via kompas.com) |
Pergantian personel kabinet Presiden Jokowi kembali bergulir
pada Rabu, 15/6 kemarin. Reshuffle kabinet yang dimaksudkan demi peningkatan
kinerja ini melibatkan pergantian dua menteri serta tiga wakil menteri.
Dilansir dari laman compasiana.com, (22/6/22)
Namun demikian, oleh sebagian kalangan reshuffle yang
terjadi justru dimaknai lebih sebagai bentuk penguatan posisi politik
pemerintahan sekarang dibandingkan dengan tujuan peningkatan kinerja kabinet
secara keseluruhan.
Jika merujuk pada kepentingan percepatan pemulihan ekonomi
pasca pandemi serta target pembangunan yang harus dicapai menjelang akhir
pemerintahan Presiden Jokowi, tentu saja reshuffle tidak saja melibatkan dua
kementerian yang kemarin direshuffle.
Tetapi ada beberapa kementerian lainnya yang sebenarnya juga
perlu dilakukan penyegaran demi peningkatan kinerja di kementerian. Evaluasi pada kementerian tentunya tidak dari
sudut kinerja saja akan tetapi juga aspek leadership, managerial,
profesionalitas, integritas serta loyalitas.
Dan yang jauh lebih penting saat ini demi menciptakan
kondusifitas politik menjelang 2024 adalah adanya dukungan publik serta
dukungan politik.
Nah, yang menjadi pertanyaan sudah tepatkah reshuffle yang
baru saja bergulir ini? Masuknya Zulkifli Hasan dalam kabinet sebagai menteri
perdagangan menggantikan M. Luthfi, apakah bisa menyelesaikan persoalan yang
menyelimuti kementerian perdagangan?
Begitu juga dengan masuknya Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima
TNI yang menggantikan Sofjan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), apakah sudah tepat dan mampu
menjawab tantangan reformasi agraria yang sepertinya masih berjalan di tempat?
Zulkifli Hasan yang notabene adalah politikus yang sementara
menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) akan semakin
menjauhkan perimbangan politik tanah air.
Memang jika dilihat dari realitas bahwa kini konsolidasi
koalisi pemerintah tentu semakin kuat, dimana hanya menyisakan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat saja yang tidak masuk ke dalam
koalisi dan bergabung di dalam kabinet. Tetapi
harus disadari bahwa kepentingan politik bukan hanya sekedar banyak dan
besarnya koalisi.
Dalam hal dukungan politik tentu pemerintah sudah
mendapatkannya, tetapi dukungan publik tentu masih menjadi tanda tanya besar,
semuanya akan bergantung pada profesionalitas para pembantu presiden itu
menerjemahkan kebijakan dan keinginan presiden yang selama ini telah sering
kita lihat dan dengar mengeluhkan kinerja dari beberapa kementerian.
Pekerjaan rumah besar menanti Menteri Perdagangan yang baru.
Satu yang yang menjadi sorotan utama publik saat ini adalah persoalan minyak
goreng, carut marut tata niaga minyak goreng yang belum juga tuntas sampai saat
ini.
Bahkan beberapa pejabat di kementerian telah tersangkut
dalam perkara korupsi dan bukan tidak mungkin akan ada lagi tersangka baru
ataupun saksi baru dari kementerian perdagangan. Persoalan minyak goreng begitu pelik, yang
memerlukan penyelesaian win-win solutions bagi pemerintah sendiri, pengusaha,
petani dan masyarakat sebagai konsumen akhir.
Persoalannya sampai sekarang sudah begitu banyak kebijakan
yang ditelurkan, namun proses di tingkat sirkulasi masih tetap menjadi
persoalan yang menyebabkan semua tujuan dari kebijakan harga tidak pernah
tercapai.
Selain persoalan tersebut, Zulkifli Hasan juga dihadapkan
pada persoalan lain yakni persoalan import gandum dan bahan olahannya, daging
dan juga kedelai yang sekarang mengalami kelangkaan akibat perang Rusia-Ukraina
yang belum juga ada tanda akan berakhir.
Kalau dilihat sebenarnya kebijakan yang telah ditempuh oleh
menteri sebelumnya telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.
Namun, toh hasilnya belum bisa mencapai apa yang diinginkan,
untuk itulah diperlukan terobosan dan kebijakan yang berani, cepat dan tepat
dari seorang menteri yang baru. Dan apakah itu ada pada sosok Zulkifli Hasan?
Apakah Zulkifli Hasan bisa fokus pada tantangan tugasnya
sebagai pembantu presiden, ataukah beliau sebagai ketua umum partai harus lebih
memfokuskan diri bagi kepentingan partainya dalam menghadapi Pemilu yang dalam
konstalasi politik 2024 akan sangat ketat dan penuh tantangan.
Setali tiga uang persoalan yang dihadapi kementerian ATR/BPN
juga memerlukan kerja berani, cepat dan tepat. Secara umum tentu sosok
Hadi Tjahjanto sebagai mantan Panglima TNI adalah jawaban tepat untuk
menyelesaikan persoalan yang mengganjal di kementerian ATR/BPN ini.
Namun, perlu disadari bahwa kompleksitas persoalan agraria
ini telah berakar dan carut marut tidak saja melibatkan kebijakan yang masih
tumpang tindih, akan tetapi melibatkan kepentingan pemodal, rakyat kecil serta
yang paling parah mafia tanah.
Persoalan yang dihadapi kementerian ATR/BPN ini harus
dijawab oleh orang yang tepat selain profesional tentunya harus punya pemahaman
atas kondisi dan situasi carut marutnya persoalan agraria. Apakah itu ada pada
pada sosok menteri ATR/BPN yang baru? masih harus kita lihat.
Pekerjaan rumah pertama menteri ATR/BPN tentu saja adalah
persoalan reformasi agraria yang memang menjadi fokus prioritas dari
pemerintahan Presiden Jokowi. Yang salah satunya adalah masalah sertifikasi
tanah yang tak kunjung-kunjung tuntas.
Menurut Presiden Jokowi sendiri dari target 126 juta orang
yang memiliki sertifikat tanah pada 2015, yang terpenuhi hanya mencapai 46 juta
orang (rakyat). Nah, persoalan di atas
berkelindan dengan permasalahan mafia tanah yang meski sudah banyak yang
diproses hukum, namun belum juga usai membuat masalah serta belum mendapatkan
solusi.
Mafia tanah ini masih banyak berkeliaran mencari mangsa di
tengah masyarakat dan kapan saja siap merebut lahan milik masyarakat. Hal lainnya yang juga menjadi pekerjaan rumah
menteri Hadi Tjahjanto adalah persoalan sengketa lahan, baik antara masyarakat
dengan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan korporasi, utamanya di
sektor pertambangan.
Persoalan ini bukan masalah sepele, ini bukan saja persoalan
yang memperhadapkan kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat kecil,
akan tetapi ini akan membawa dampak politik yang tidak kecil jika solusinya
hanya memenangkan kepentingan investasi.
Hampir senada dengan persoalan sengketa lahan di sektor
pertambangan adalah persoalan HGU perusahaan sawit yang terindikasi banyak yang
melanggar aturan. Ini adalah pekerjaan
rumah yang tidak ringan dan seharusnya tidak dijawab dalam bingkai kepentingan
politik, namun harus dalam bingkai kepentingan pembangunan.
Adapun pelantikan tiga wakil menteri yang seharusnya
menjawab tantangan reformasi birokrasi dengan mewujudkan merit system dalam
birokrasi.
Namun, dalam kenyataannya yang terlihat justru jauh lebih
kental dengan kepentingan politik dengan penempatan orang-orang partai politik,
terlepas dari kapasitas pribadi ketiga wamen yang dilantik, yang mungkin saja
punya latar belakang yang mumpuni untuk mengemban jabatan yang diamanatkan.
Tetapi kesan kepentingan politik jauh lebih kuat, apalagi
mengingat tantangan pembangunan yang semakin krusial seharusnya para
profesional yang lebih tepat untuk posisi ketiga wamen tersebut, jika memang
benar-benar dibutuhkan.
Seluruh rakyat mengharapkan kabinet yang ada, adalah
benar-benar kabinet yang profesional, yang bisa diandalkan dan mampu menjawab
tantangan berat yang kita hadapi, sebagai warisan Presiden Jokowi pada akhir
masa pemerintahannya.
(Kreator: Chaerul Sabara)
Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul
“Reshuffle Kabinet 2022, Sudahkah Menjawab Kebutuhan?”, Klik untuk
baca:
https://www.kompasiana.com/chsabara/62ab55ccedb24b16601a8d02/reshuffle-kabinet-2022-sudahkah-menjawab-kebutuhan-ataukah?utm_source=kompascom&utm_medium=article&utm_campaign=ContentFeed&_ga=2.66459243.41326751.1655849268-511740584.1647501632
Kompasiana adalah platform blog, setiap konten menjadi
tanggungjawab kreator.
