Jakarta (kabar-nusantara.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu
2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai reaksi negatif dari
partai-partai koalisi. Dilansir dari laman kompas.com, Jum’at (18/3/22)
Pernyataan
kontroversial Luhut direkam dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy
Corbuzier beberapa waktu lalu. Saat itu Luhut mengatakan, dia memiliki data
aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Selain itu, Luhut berargumen sejumlah kalangan bertanya
kepadanya tentang alasan melaksanakan pemilu dengan anggaran besar, sementara
pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu
kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita
masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu
pertanyaan,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi
G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022) lalu.
Luhut juga berpendapat, ada pihak-pihak yang menyatakan ada
yang menyampaikan harapan supaya jangan dulu melaksanan pergantian kepemimpinan
karena kondisi saat ini relatif tenang. Luhut mengatakan ada kekhawatiran dari
sejumlah kalangan pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang
karena rivalitas partai politik sampai para calon presiden.
“Kenapa mesti
kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah ‘kadrun’ lawan ‘kadrun’, kayak
gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,”
ujar Luhut.
Luhut juga mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi
tidak bisa melanjutkan masa jabatannya melebihi dua periode. “Saya tanya
kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?,” kata
Luhut.
Disentil koalisi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan sikap Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang
berbicara soal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, atau Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian. Isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang
dipimpin Luhut.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi,
beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan
keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi,
tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin
(14/3/2022).
Hasto mengingatkan, sebagai seorang pembantu presiden
semestinya Luhut fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto
mengimbau agar para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif karena
Presiden Joko Widodo sendiri menurutnya terus berupaya membangun optimisme dan
bekerja keras mengatasi pandemi.
Hasto juga menegaskan, semestinya tidak ada menteri yang
punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.
“Presiden sudah
berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat
pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat
wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar Hasto.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mempertanyakan sikap Luhut yang melontarkan
wacana penundaan pemilu. Arsul mengingatkan, jajaran pemerintah atau kabinet
mesti satu sikap dan irama, berbeda dengan DPR yang merupakan lembaga politik
yang terdiri dari bermacam partai politik dan fraksi.
Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, wacana penundaan
Pemilu 2024 semestinya dapat diakhiri setelah Mahfud menyatakan pemerintah
tidak pernah membahas rencana menunda pemilu. “Ini kan yan bicara menteri
yang tupoksinya termasuk soal isu politik dan hukum, sebaliknya yang bukan
menteri yang membidangi soal polhukam ya jangan ngomong lagi soal penundaan
pemilu,” kata Arsul.
Ia menambahkan, meski
koalisi pendukung pemerintah terbelah dalam menyikapi isu penundaan pemilu,
koalisi tersebut tetap solid mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sejauh ini koalisi partai-partai pendukung
pemerintahan solid. Kalau soal penundaan pemilu, maka koalisi punya kesadaran
bahwa sikap masing-masing partai anggota koalisi harus tetap dihormati,”
ujar Arsul.
Kritik terhadap pernyataan Luhut juga disampaikan oleh Wakil
Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan
seluruh pejabat negara untuk taat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945.
“Kepatuhan dan
ketaatan terhadap konstitusi penting karena itu yang mengatur kita bernegara.
Jadi sekali lagi, kenapa harus turun, karena memang itu perintah
konstitusi,” kata Saan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).
Saan mengingatkan, konstitusi telah mengatur pemilihan umum
diselenggarakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi maksimal
dua periode, sehingga Jokowi harus meninggalkan jabatannya pada 2024. Dia
menyatakan heran mengapa Luhut mempertanyakan hal tersebut sedangkan Jokowi
sudah berulang kali menyatakan bahwa ia mematuhi konstitusi.
“Saya enggak ngerti ya, jangan sampai bahwa ambisi
personal itu dijadikan agenda politik,” kata Saan. “Sebaiknya memang
pejabat-pejabat pemerintah terutama menteri untuk menghindari pernyataan-pernyataan
yang memicu kegaduhan-kegaduhan, itu tidak kondusif dalam upaya pemerintah
dalam menjalankan berbagai program,” ujar Saan.
(Editor : Aryo Putranto Saptohutomo)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
“Saat Koalisi Sentil Luhut Soal Wacana Penundaan Pemilu…”, Klik
untuk baca:
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/05520051/saat-koalisi-sentil-luhut-soal-wacana-penundaan-pemilu-.
Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah
dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA; iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
