Mataram (Kabar Nusantara) – Organisasi Sasaka Nusantara NTB menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, sebagai bentuk desakan atas lambannya penetapan tersangka dalam dugaan kasus “dana siluman” atau Pokir DPRD NTB tahun 2025, Rabu (19/11/2025).
Lalu Ibnu Hajar menyampaikan ultimatum kepada Kejati NTB maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar segera menetapkan serta menahan oknum anggota DPRD NTB yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia menilai proses hukum yang berjalan terkesan tarik ulur dan tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
Menurutnya, sekitar dua hingga tiga minggu lalu seharusnya Kejati NTB sudah menetapkan tersangka berdasarkan perkembangan penyidikan. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Kejati NTB kami nilai mandul dan tidak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pimpinan dan anggota DPRD NTB serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.
Ia menyebut, lambannya penetapan tersangka membuka kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan konsolidasi demi menyelamatkan diri. Terlebih, kasus ini diduga melibatkan unsur legislatif maupun eksekutif di tingkat provinsi.
Terkait perbedaan pernyataan antara DPRD NTB yang menyebut dana tersebut sebagai Pokir, sementara Gubernur NTB menyatakan sebagai dana direktif, Sasaka Nusantara menilai hal itu semakin menunjukkan adanya kejanggalan yang perlu diusut tuntas.
“Kalau sampai akhir November ini tidak ada progres berarti ada sesuatu yang menghambat proses hukum dan harus segera digas pol,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa Sasaka Nusantara bersama elemen masyarakat anti korupsi akan menggelar aksi demonstrasi dan konsolidasi besar pada awal Desember 2025 sebagai bentuk tekanan publik. Mereka menuntut penyelesaian kasus dana siluman tersebut pada tahun ini serta mendesak agar Kejati NTB dan Kejagung RI tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. (SM)
