 |
| Gedung DPR (Foto: Dok Detik.com) |
Jakarta (kabar-nusantara.com) – Wacana penundaan pemilu yang
digaungkan PKB kemudian diikuti oleh Golkar dan PAN ternyata tidak diamini oleh
partai lain. Enam partai lainnya di parlemen tegas menolak wacana termasuk
termasuk PDIP dan Gerindra. Dilansir dari laman detik.com, Kamis (3/3/22)
Sejak PKB, Golkar, dan PAN mengusulkan penundaan pemilu,
satu per satu partai menunjukkan penolakan. Mulai dari PKS dan Partai Demokrat,
partai oposisi yang terus bersuara lantang menolak. Kemudian diikuti partai
koalisi lainnya, yakni NasDem, PPP, PDIP, dan Gerindra. Gerindra menjadi partai
terakhir yang menentukan sikap.
Gerindra Taat Konstitusi – Gerindra menyatakan sikap
penolakan terhadap wacana tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono
mengatakan partainya taat terhadap konstitusi.
“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas
konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara
luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah
yang jelas dari konstitusi kita,” kata Sugiono kepada wartawan, Rabu
(2/3/2022).
Sugiono mengatakan Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai
sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, kata Sugiono,
adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Menurut dia, tanggapan
rakyat secara umum juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan pemilu tersebut
diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.
“Sementara pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati
bahwa tanggal pelaksanaan pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari
2024,” tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
“Pada waktunya, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus
merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra,
mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal,
baik di eksekutif maupun legislatif,” sambung Sugiono.
PDIP Siap Bertarung di Parlemen
Begitu juga dengan PDIP, sikap penolakan PDIP sebenarnya
sudah diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto sejak wacana ini bergulir.
Penolakan itu kembali ditegaskan Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. Dia
mengatakan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.
“Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di
parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga
semangat reformasi ya. Saya kira itu,” ujar Budiman di kawasan Menteng,
Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).
Dia juga menanggapi terkait pernyataan dari PKB, PAN dan
Partai Golkar yang menyebut usul penundaan pemilu atas pertimbangan
perekonomian Indonesia. Dia menyebut ketiga partai tersebut memiliki alasan
politik tersendiri.
“Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan
terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh
dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus
dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang
memang belum selesai,” ungkap Budiman.
Politikus PDIP lain Andreas Hugo Pareira menyebut wacana
Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. Andreas meminta wacana
tersebut ditutup dan tak disandarkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Wacana penundaan pemilu ini tidak punya dasar hukum
maupun dasar politik karena secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih
kembali untuk masa jabatan 5 tahun,” kata Andreas kepada wartawan, Selasa
(1/3/2022).
“Sehingga, kalau menunda Pemilu 2024, pertama, akan
terjadi kekosongan jabatan, semua jabatan yang dipilih oleh rakyat, baik itu
presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun legislatif pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota serta DPD,” imbuhnya.
Bagi Andreas, mewacanakan penundaan pemilu ini justru
berbahaya bagi kepastian regulasi politik yang akan berdampak bagi upaya
pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Andreas meminta wacana penundaan pemilu
ditunda dan tak disandarkan pada Jokowi.
“Sehingga lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu
dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan
kepentingan langsung masyarakat, seperti minyak goreng, harga kedelai yang
mahal, dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas,” tegas Andreas.
“Presiden sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan
tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga
janganlah menyandarkan penundaan pada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana
ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi,” imbuhnya.
PPP Sebut Penundaan Pemilu Demokrasi Mundur – Sementara itu,
PPP menyatakan sikapnya atas wacana penundaan Pemilu 2024 pada Minggu (27/2)
beberapa hari lalu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Idy Muzayyad menyebut
wacana tersebut sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Tanah Air.
“Wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di
Indonesia karena berarti mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat,” ujar Idy
di Jakarta dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (27/2).
NasDem Ingin Pemilu di 2024 – Ketum NasDem Surya Paloh
menolak tegas penundaan pemilu. NasDem katanya tetap ingin pemilu dilakukan
sesuai konsitusi.
“Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita
akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti
itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi
aturan),” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa
(1/3/2022).
Partai NasDem, kata Surya Paloh, akan memegang aturan yang
merujuk konstitusi yang ada. Dia juga mengajak kepada para elite partai untuk
mematuhi konstitusi. “Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap
menggelar Pemilu,” kata Paloh.
Peta Kekuatan
Penundaan Pemilu di Parlemen
Untuk dapat dukungan politik setidaknya wacana itu harus
disepakati mayoritas fraksi di parlemen. Saat ini enam dari sembilan fraksi di
parlemen sudah menentukan sikap penolakan terhadap wacana penundaan pemilu.
Sehingga hanya 3 fraksi yang sepakat dengan usulan tersebut.
Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di
DPR:
Koalisi Setuju Pemilu Ditunda: – Partai Golkar: 85 kursi; –
PKB: 58 kursi; – PAN: 44 kursi; – Total: 187 kursi
Koalisi Tidak Setuju: – PDIP: 128 kursi; – Partai Gerindra:
78 kursi; – Partai NasDem: 59 kursi; – PPP: 19 kursi; – Total: 284 kursi. Oposisi Tak Setuju: – Demokrat: 54 kursi; –
PKS: 50 kursi; – Total: 104 kursi.
Jika digabung, jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan
Pemilu 2024 menjadi 388 kursi, jauh lebih banyak dibanding pendukung penundaan.
Seperti diketahui DPR memiliki total 575 kursi. Lantas dengan adanya penolakan
6 fraksi apakan wacana penundaan pemilu itu bakal terealisasikan? (Tim detikcom
– detikNews)
Baca artikel detiknews, “Tanda Tanya Nasib Wacana
Penundaan Pemilu Usai Ditolak PDIP-Gerindra” selengkapnya
https://news.detik.com/berita/d-5966318/tanda-tanya-nasib-wacana-penundaan-pemilu-usai-ditolak-pdip-gerindra.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
