Jayapura (kabar-nusantara.com) – Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat lintas Aliansi Distrik Wouma, Uwelesi dan Assolokobal di Jayapura, menolak penempatan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di atas tanah adat warisan leluhurnya, Rabu (08/02/2023).
Benyamin Lagowan perwakilan aliansi Wio, Distrik Wouma mengatakan, Pelajar mahasiswa dan masyarakat Wouma di Jayapura, menolak penempatan lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di atas tanah adat leluhur.
“Karena sampai hari ini secara de facto memang lahan itu, disebut oleh Wamendagri, Pemprov Papua Pegunungan sebagai lahan sengketa, sebenarnya itu tidak benar. Persoalannya, masyarakat sekitar lahan yang sekarang di berikan masih bekerja, pertani, berkebun dan bercocok tanam,” katanya.
Dia menambahkan semua lahir besar lalu masuk sekolah SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi sampai saat ini ada dari situ. Itu merupakan tanah komunal, masih di kelola dan semua berharap disana. Lalu di Distrik Wouma hampir 80% status masyarakat disana petani. Walaupun pegawai, Guru, tapi masih pegang skop, artinya pertanian dan seluruh orang Wamena termasuk Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo, ia lahir besar dan makan dari situ.
“Saya fikir, misalnya ini di kasih untuk pembangunan kantor Gubernur, namanya kantor Gubernur itu tidak mungkin bangunan kantornya saja. Pasti kemungkinan akan di dampingi dengan pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur penunjang lainnya,” kata Lagowan.
Dia menjelaskan karena itu kami fikir akan mengancam mata pencaharian kita semua. Nanti anak cucu kita kemana. Jadi kemarin kami pertemuan sepakati dari tiga Aliansi Wouma, Uwelesi, Assolokobal.
“Meskipun di Wamena beberapa oknum mengatasnamakan masyarakat melakukan penyerahan, tetapi kami sebahagian besar terpaksa di ikutkan. karena ada iming-iming tertentu, dipengaruhi, diancam. Kasihan orang-orang tua di Wamena, kebanyakan awam, belum mengerti tentang ini nanti prospeknya kedepan seperti apa, bagaimana dan kemana,”jelasnya.
Lagowan menegaskan, sehingga ada semacam upaya untuk pembodohan, ditipu dengan iming-iming tertentu. Sehingga kami pelajar mahasiswa dan masyarakat di Jayapura dengan tegas menyatakan menolak. Karena itu lahan tersisa untuk masa depan dan anak cucu kemana? Tidak ada tempat untuk mata pencaharian hidup, karena itu adalah harapan terakhir.
“Kedua kami dari Jayapura setelah nyatakan sikap ini, kami akan naik ke Wamena langsung akan palang di tempat, kita akan menolak. Kami bukan menolak DOB dan Provinsinya tidak, kami menyayangkan lokasi sudah kecil. Lalu kenapa mau di paksakan penempatannya disitu,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan mencari wilayah lain, kan masih luas sekali, di bagian Atas sampai di area Timur inikan luas. Kenapa Wamena sudah kecil dengan situasi yang hancur, itu mau di paksa lagi disitu. Itu yang kami sayangkan, sehingga kami tolak.
Sementara itu Yosef Asso, perwakilan Distrik Assolokobal mengatakan, pihaknya berada di wilayah letak geografis bagian sebelah gunung dan bersebelahan kali, sebagian besar masyarakat setempat lebih memilih mata pencahariannya disitu, lalu tempat itu pemerintah mau penempatan pembangunan kantor Gubernur Papua pegunungan.
“Akhirnya perwakilan suku Assolokobal tegas menolak itu, kami pelajar mahasiswa dan masyarakat di kota Jayapura. Menginginkan lebih baik mencari tempat lain, penempatan pembangunan kantor Gubernur. Supaya tempat itu, masyarakat bisa berkebun, beternak di lahan sekarang penempatan pembangunan kantor Gubernur,” katanya.
Menanggapi itu, Yafet Yelipele, Perwakilan mahasiswa Distrik Uwelesi mengatakan, pihaknya menyampaikan terkait lokasi penempatan pembangunan kantor Gubernur, wilayah kami sangat di sayangkan sekali, artinya kita sudah melihat disitu memang tempat tidak layak. Tetapi pemerintah dipaksakan untuk harus tempati.
“Menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana tempat kecil, lalu beberapa pembangunan akan masuk bangun, sangat di sayangkan. Kami punya masyarakat ada beberapa di lokasi itu, bahkan dipaksakan untuk gusur dan lain sebagainya,” terang Yelipele.
Dia menambahkan pihaknya dan teman-teman sudah bersepakat untuk penempatan pembangunan kantor Gubernur 100% tolak di lokasi itu. Memperjuangkan saat ini bentuk Tim peduli pembangunan di wilayah Uwelesi, mereka yang Tahun lalu sudah kalah dalam politik.
“Entah kursi DPR, Bupati dan lain sebagainya, saat ini mereka memperjuangkan untuk mereka punya nasib, bukan untuk nasib masyarakat Uwelesi, untuk itu pihaknya dengan teman-teman pelajar mahasiswa serta pemuda yang ada di kota studi Jayapura dengan tegas tolak,” tutupnya (Obock I Silak)
