 |
| Khoirul Umam (Foto: Ari Saputra) |
Jakarta (kabar-nusantara.com) – Enam
dari sembilan partai yang punya kursi DPR menolak usulan penundaan pemilu 2024
yang digaungkan PKB dan disetujui PAN dan Golkar. Meski demikian, wacana
tersebut dinilai harus tetap diwaspadai. Dilansir dari laman detik.news, Kamis
(3/3/22)
“Memang sejak awal operasi politik ini dijalankan
dengan strategi ‘testing the water’. Operasinya akan semakin cepat dan
sistematis jika tidak ada resistensi politik dari partai-partai dan masyarakat
sipil. Sebaliknya, operator lapangan akan mengendur saat dukungan politik tidak
terkonsolidasi,” katanya
“Namun operasi politik semacam ini benar-benar harus
diantisipasi secara serius, karena kekuatan ekonomi-politik predatorik yang
mendorong wacana ini bisa bergerak secara cepat, terstruktur dan
sistematis,” kata Doktor Ilmu politik dari Universitas Paramadina, Khoirul
Umam, kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
Khoirul lantas mengambil contoh proses pembahasan UU KPK, UU
IKN, UU Minerba hingga UU Cipta Kerja. Dia menyebut proses pembahasan
undang-undang tersebut begitu mudah diseret ke ruang gelap kekuasaan.
“Hal itu terbukti dalam proses politik legislasi yang
serba tidak transparan dalam pengesahan UU Minerba, UU KPK, dan UU Cipta Kerja,
dan UU IKN, yang semua seolah begitu mudah diseret ke dalam ruang gelap
kekuasaan,” ujarnya.
Dia lantas mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo
(Jokowi) terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya, wajar saja ada spekulasi
kalau wacana penundaan pemilu ini berasal dari lingkaran Jokowi.
“Yang perlu dipertanyakan adalah, sikap Presiden yang
diam dan mendiamkan proses politik ini berkembang. Sehingga wajar publik
mempertanyakan komitmen demokrasi Presiden,” ucapnya.
Khoirul mengatakan kelanjutan wacana itu tergantung pada
komitmen partai yang telah menyatakan penolakan. Dia memuji sikap enam fraksi
yang memilih disiplin taat konstitusi.
“Jadi, apakah operasi politik ini akan berlanjut atau
tidak, semua itu tergantung pada komitmen partai-partai yang telah bersikap
tegas menolak wacana ini. Di sini, saya mengapresiasi konsistensi dan kesamaan
pandangan PDIP dan Partai Demokrat sebagai dua partai yang pernah menjadi
partai penguasa, yang memilih disiplin menjaga aturan konstitusi, ketimbang
ingin mengubah aturan sesuai keinginan dan kepentingan ekonomi-politik
masing-masing,” ucapnya.
Tiga partai koalisi pemerintah, yakni Golkar, PKB dan PAN
sudah menyatakan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Sementara, empat partai
koalisi menolak yakni NasDem, PDIP, Gerindra, dan PPP. Penolakan tegas juga
dilakukan partai di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan PKS. (eva/haf)
Baca artikel detiknews, “Wacana Tunda Pemilu Masih
Harus Diwaspadai Meski 6 Partai Menolak” selengkapnya
https://news.detik.com/berita/d-5966283/wacana-tunda-pemilu-masih-harus-diwaspadai-meski-6-partai-menolak.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
