![]() |
Malaka (kabar-nusantara.com) – Wakil Bupati Malaka, Louize Lucky Taolin, S. Sos menanggapi permintaan masyarakat tentang anggaran, di hadapan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting Malaka (KPPSM), Jumat 28/11/22
Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Swasta Sta Maria Ratu Rosari Motaulun, Malaka Barat, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur. Wabup Louize menemui Melkiades Laka Lena karena sebagai mitra kerja dengan Dinas BKKBN Propinsi NTT di Malaka.
Acara berlangsung sederhana. Louize Lucky Taolin hadir di kesempatan ini sekaligus untuk menyaksikan dan menanggapi beberapa permintaan masyarakat. Louize menjelaskan permintaan masyarakat terkait bencana stunting serta bencana-bencana yang lain membuat masyarakat menjadi sakit-sakitan dan miskin.
“Bencana tanggul Benenai, sumur warga dan kultuasi hasil pertanian warga. Kultuasi hasil pertanian yaitu harga pupuk dan obat pertanian naik, produk pertanian warga merosot, harga beras turun,” terangnya.
Hal ini masih diikuti hingga Pemerintah Daerah sanggup membangun wadah dan sarana pertanian diantara upaya penanggulangan bencana Alam.
Wabub menjelaskan, penanganan banjir di wilayah DAS Benenai di Motaulun bahwa anggaran yang akan diluncurkan dari pusat nanti, dihitung untuk pembangunan tanggul Motaulun dan disesuaikan.
“Jika kurang anggarannya ditunda, dan cukup diselesaikan bertahap sesuai anggaran yang ada. Ini menyangkut soal beberapa pertanyaan dari masyarakat, yakni soal tanggul, memang ini adalah musibah. Dan tahun depan kalau ada anggaran akan dilanjutkan,” kata Wabup Louize.
Kemudian berapa anggaran yang diluncurkan dari pusat sekiranya kurang, bisa ditunda sedikit untuk dikerjakan tahun 2024. Namun kalau anggaran cukup, bisa satu kali dikerjakan,” terang Wabup Louize .
Adapun yang terkait dengan sumur- sumur itu disampaikan bahwa pihaknya bisa intervensi dari Dana Desa. Karena membuat sumur itukan dananya tidak terlalu besar. Apalagi hanya renovasi atau menggali ulang yaitu dibersihkan saja, itu bisa dianggarkan melalui Dana Desa (DD).
“Saya rasa itu kerja mudaj, tinggal bagaimana dari Pemerintah Desa harus sering komunikasi dengan kami karena kami urusan banyak. Kalau mau mendekat itu kita pastikan,” ajak Wabup.
Pemerintah Kabupaten Malaka saat ini lagi berupaya keras untuk beras Nona Malaka, kalau itu sudah jalan maka itu semua akan berjalan baik.
“Tinggal bagaimana jenis beras yang kita pakai untuk Nona Malaka itu seperti apa nanti kita sama-sama tanam seperti itu. Maka dengan sendirinya pasar itu akan terjawab,” tutup Wabup Louize .
(Rofinus Bria).












