Serang (kabar-nusantara.com) – Massa buruh
se-Provinsi Banten mulai berdatangan ke depan kantor Gubernur di Kawasan Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota
Serang. Dilansir dari laman Detik.com Rabu 5/1/2022
Buruh dari
berbagai elemen itu datang untuk mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim
merevisi UMP dan UMK tahun 2022. Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (5/1/2023), massa buruh mulai berdatangan
sejak pukul 10.30 WIB dan langsung berkumpul di pintu gerbang masuk KP3B.
Ribuan massa
ini kebanyakan menggunakan kendaraan roda dua. Tidak seperti aksi-aksi sebelumnya di depan KP3B, kepolisian memasang kawat
berduri di sepanjang gerbang masuk. Kawat
berduri dipasang agar massa buruh tidak masuk ke lingkungan KP3B dan
terkonsentrasi di jalan raya.
Dua lajur
Jalan Syech Nawawi Al Bantani pun ditutup oleh pihak kepolisian. Polisi
mengalihkan arus lalu lintas bagi pengendara yang akan melintasi atau melewati
pusat pemerintahan Provinsi Banten ini. Massa buruh yang datang ini adalah gelombang pertama yang datang ke KP3B.
Terpantau elemen buruh dari berbagai daerah datang bergiliran.
Kebanyakan
massa yang datang dari elemen buruh seperti SPN, KSBSI, KSPI, elemen serikat
pekerja-buruh lainnya termasuk mahasiswa. Aksi ini juga adalah lanjutan dari tuntutan buruh menolak keputusan gubernur
soal UMP-UMK di Banten 2022. Aksi ini
juga lanjutan dari penggerudukan buruh ke kantor gubernur pada 22 Desember lalu
yang berujung laporan pidana ke kepolisian.
“Seharusnya Wahidin malu dengan gubernur Jakarta. Ditambah lagi dengan
kasus teman kita ditahan Polda, meski semalam sudah minta maaf. Kalau
berani, revisi UMK,” kata pimpinan aksi di mobil komando buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada Selasa
kemarin menegaskan buruh se-Banten akan aksi di depan kantor gubernur. Puluhan
ribu buruh akan menggeruduk mendesak revisi upah 2022.
“Tanggal 5 Januari, Banten akan ada aksi buruh besar-besaran. Puluhan ribu
buruh akan aksi kembali di kantor Gubernur Banten,” kata Said, Selasa
(4/2).
Tadi malam, perselisihan Gubernur Wahidin Halim dengan buruh soal laporan
pidana berujung pada upaya perdamaian.
menandatangani kesepakatan damai dan mencabut laporan polisi terhadap enam
buruh yang jadi tersangka. Proses
perdamaian ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian dan ditandatangani
oleh para pihak.
Hadir dalam
penandatangan itu perwakilan buruh termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Al Hamidi. Kepada wartawan, Wahidin mengatakan kehadiran buruh dan kesepakatan damai ini
diterima dengan senang hati olehnya. Ia
mengatakan bahwa prinsipnya ia tidak akan menyakiti siapa pun.
“Karena saya berprinsip tidak akan menyakiti siapapun apalagi saya sendiri
memang kita berpedoman pada akhlakul karimah. Tidak ada
orang tua atau siapa pun yang tega menyakiti rakyatnya. Tapi beliau baru datang
hari ini kita selesaikan hari ini. Jadi saya
langsung sudah cabut, mudah-mudahan ini jadi perhatian buat saya dan kita
semua,” tutur Wahidin.
Baca artikel detiknews, “Massa Buruh Geruduk Kantor Gubernur Banten”
selengkapnya https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5884773/massa-buruh-geruduk-kantor-gubernur-banten.
