Kabar-Nusantara.com, Lampung – Proyek hotmix peningkatan jalan Simpang Pematang dan Brabasan. Jalan alternatif Propinsi yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji baru selesai dikerjakan beberapa hari yang lalu, namun kondisi jalan aspal tersebut sudah berlubang. Warga masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan tidak sesuai standart, kemarin (01/01)
Menurut data informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji (LPSE) Proyek dana APBDP (DBH) dana berbagi hasil tanggal kontrak 13 Oktober 2020 tender Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerja Umum dan penataan ruang tender pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur APBDP 2020, senilai Rp.3.005.764.000.00 dan nilai HPS paket Rp.3.005.627.212.83 cara pembayaran gabungan lumsum dan harga satuan dikerjakan oleh PT. Anugrah.
Menurut Naim, tokoh warga masyarakat setempat, sangat disayangkan pengerjaan proyek baru selesai kok sudah rusak, seharusnya hasilnya maximal karena anggaranya sangat besar, “Kami masyarakat Mesuji minta pihak terkait berkerjalah profesional,” tuturnya.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp Ketua DPRD Mesuji Elfiana mengatakan itu dana DBH kerjasama antara Kab. Mesuji dengan Propinsi Lampung.
Di temui dikediamanya ketua LSM Pembela Kesatuan Tanah air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Indra Prastiyansah S.H menyatakan, kalau kualitas hasil pekerjaan hotmix yang baru beberapa hari selesai sudah rusak harusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan di panggil oleh inspektorat lalu di minta pertanggung jawaban, “itu uang negara ada aturan yang jelas,” tuturnya.
Ini jadi PR besar untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik, H. Saply Th – Candra Lela S.Sos agar dapat menunjuk Kadis Bina Marga yang betul-betul memahami masalah infrastruktur. Sehingga kedepan Bina Marga tidak asal tunjuk pada rekanan yang kurang kompeten dalam pembangunan infrastruktur jalan,” kata ketua PEKAT IB Kabupaten Mesuji.
Lebih lanjut dia berharap, Dinas Bina Marga meminta pertanggung jawaban pada rekanan di setiap proyek yang dikerjakan tidak sesuai standart spesifikasi. Saya berharap Dinas terkait meninjau kembali jalan hotmix yang sudah rusak dan terkesan asal jadi tersebut. Bila tidak ada tindakan tegas dari Dinas terkait terhadap rekanan yang kurang kompeten tersebut saya khawatir kedepan penkerjaan proyek pemerintah yang menggunakan anggaran APBD/APBN nanti nya akan semakin berantakan, kemudian di anggap lumrah atau hal yang biasa saja oleh para rekanan.
Bila hal ini terus di diamkan oleh Bina Marga, dan Inspektoratpun tak sungguh-sungguh dalam mengaudit pekerjaan mereka, ini berbahaya karena yang akan dirugikan sudah pasti masyarakat banyak sebagai pengguna jalan.” pungkas Indra. (Eko)
