Jakarta (Kabar-nusantara.com) – Kepala Kantor Staf
Presiden (KSP) Moeldoko didesak mundur setelah
KLB Partai Demokrat ditolak pemerintah. Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin
meminta semua pihak berhenti mengaitkan urusan Partai Demokrat dengan jabatan
Moeldoko sebagai KSP.
“Saya mau bilang supaya berhentilah
menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, harus berhenti Pak SBY maupun siapa pun
Demokrat itu harus berhenti, karena tidak ada kewenangan untuk bisa menyebutkan
KSP Moeldoko itu,” kata Ngabalin kepada wartawan, dilansir dari laman
news.detik.com, Kamis (1/4/2021).
Ngabalin mengatakan
pihaknya gerah akan hal itu. Dia bahkan menyebut kemungkinan untuk melakukan
perlawanan.
“Sekali lagi,
karena pasti sebagai orang dari KSP lama-lama kita bisa melakukan perlawanan,
jangan menyebut KSP Moeldoko,
KSP Moeldoko, tidak ada hubungannya KSP dengan Pak
Moeldoko,” ujarnya.
Meski begitu, Ngabalin
mengatakan siapa pun boleh mengeluarkan pendapat. Namun keputusan mengundurkan
diri ada di tangan Moeldoko.
“Siapa saja boleh berteriak, dia mau minta
Pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada presiden memberhentikan Pak Moeldoko
terserah dia, tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak
usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak mendesak itu nggak boleh,
karena ini kan prosesnya nyata terbuka dan transparan,” ujarnya.
Ngabalin mengatakan
Presiden Jokowi memiliki penilaian sendiri. Presidenlah yang menurutnya memiliki
hak untuk mengangkat atau memberhentikan pembantunya, termasuk Moeldoko.
“Ini biarlah nanti
presiden yang memberikan penilaian, dan presiden kan punya regulasi mengangkat
dan memberhentikan para pembantu beliau, begitu juga Pak Moeldoko nggak usah
didesak-desak, Pak Moeldoko itu bukan anak anak, karena itulah maka biarlah
nanti beliau (presiden) yang ini,” tuturnya.
Lebih jauh Ngabalin
meminta bangsa ini fokus ke urusan yang lebih besar, yaitu masalah terorisme
yang belakangan terjadi. Ngabalin menyebut masalah terorisme berawal dari
intoleransi.
“Kasus Makassar,
kasus Mabes Polri dan sebelum-sebelumnya, siapa saja yang hidup di bawah kolong
langit Republik Indonesia ini harus melahirkan keprihatinan yang mendalam
karena tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, harus mendapat dukungan dari
masyarakat,” ucap Ngabalin.
“Masalah intoleran
itu adalah awal dan cikal bakal lahirnya teroris-teroris ini. Kita harus
melakukan perlawanan ini. Tagarnya ‘bersatumelawanteroris’. Karena masa depan
republik ini loh, bukan persoalan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bukan
suku Arab, suku China, bukan,” ucap Ngabalin. (eva/gbr/As)
