Kabar-nusantara.com, Kabupaten Mesuji, Lampung – Pembangunan jalan rigid beton menjadi perhatian serius ketua DPRD Kabupaten Mesuji untuk terus melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) Sebagai salah satu wujud tindak lanjut tugas pokok dan fungsi wakil rakyat, agar praktek pekerjaan dilapangan memenuhi standar kualitas. Sidak kembali dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Mesuji (22/12/2020)
Berdasarkan info yang dihimpun awak media, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji yang sudah selesai dibangun, dan ada yang masih proses pengerjaan, bahkan ada yang sudah melakukan pencairan dana. Memasuki akhir tahun anggaran perubahan tahun 2020 nampak terus dikebut oleh rekanan guna mempercepat agar infrastruktur yang dibangun dapat selesai tepat waktu, sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
Ketua DPRD Mesuji Hj Elfiana menyampaikan bahwa, banyak ditemukan pembangunan rigit beton sudah pecah-pecah sudah retak bahkan putus, serta ukuran yang bervariasi. “Sedangkan serah terima pekerjaan ada yang sudah diterima bahkan sudah ada pencairan dananya.” Ungkapnya.
Lebih jaih ia menyatakan, ada 14 titik keretakan yang tidak jauh dari masjid Demak, sekitar lingkup rumah dinas Bupati Mesuji. Sangat disayangkan pekerjaan tersebut sudah mencapai 100% tetapi di luar dugaan, dan mengecewakan. “Seharusnya itu tidak boleh terjadi.” kata Ketua DPRD.
Terungkap dalam dialog warga, Menurut masyarakat setempat, pekerjaan tersebut diawasi oleh Sudirman sebagai korlap rekanan di lapangan.
Mereka menyatakan, mutu cor beton atau kontruksi infrastruktur pengerjaanya kurang bagus.
“Harapan kami kepada DPRD yang membidangi pembangunan, rigid beton yang putus dan pecah- pecah itu harus segera diperbaiki atau dicor ulang oleh rekanan, walaupun sudah serah terima.” katanya.
Menanggapi usulan warga Ketua DPRD menyatakan, sidak yang kami lakukan fokus pada pembangunan rigid beton, seperti yang ada di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya, di sana lebih aneh lagi ukuran volume lebar berbeda-beda ada yang 4,5 meter ada yang 4,3 meter dan ada juga yang 4,2 meter, ini hal yang sangat aneh. Padahal biasanya pembangunan infrastruktur jalan semuanya pasti sama ukurannya, apalagi jalan umum. “Dari 3 lokasi yang kami kunjungi yang lebih parah Desa Brabasan. Nilai kontrak kurang lebih 5.3 Miliar.” Ungkapnya.
Untuk menunjukkan kondisi tersebut beberapa anggota DPRD menandai dengan cat pilox warna merah.
Menurut Hj. Elfiana, kegiatan sidak juga diharapkan mampu menjadi media evaluasi disamping pengawasan guna membantu kinerja pemerintah Kabupaten Mesuji, demi terciptanya pembangunan yang sesuai azas prioritas dan manfaat bagi masyarakat luas, “serta taat dengan peraturan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur rigid beton yang sesungguhnya,” ungkap nya.
Saat dihubungi Kepala Desa Brabasan, Karsun mengungkapkan, karena yang nangani pihak Pemda, seminggu yang lalu bersama salah satu anggota DPRD, saya cuma bisa bersyukur dengan pembangunan jalan cor yang ada di Brabasan dengan sesekali melihat dan memasang portal, ini saya lakukan bersama Perangkat Desa dengan sukarela tanpa upah, tapi kalau masalah mutu kan ada yg lebih berwenang,” ungkap Karsun.
Ditempat terpisah Kepala Dinas PERKIM, Murni S.P, MH menyatakan, Ya silahkan sidak, gak apa-apa biar semua bisa merasa bertanggung jawab, kemaren saja rekanan sudah bilang rugi, menurut rekanannya dia sudah bekerja maksimal dan kalau kwalitas dan kwantitas tidak sesuai dengan perencanaan pasti akan jadi temuan BPKP atau BPK, “biar rekanan mengembalikan kerugian negara,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Ketua organisasi masyarakat yang peduli pembangunan di Kecamatan Tanjung Raya, mengatakan, saya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun ke Kabupaten Mesuji sebelum negara dirugikan lebih banyak lagi.” ungkap Wandi ketua Pospera. (Eko)
