Magelang (Kabar Nusantara) – Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diikuti Ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia resmi dibuka di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis (16/04/2026) pagi.
Pembukaan ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, di Ruang Sudirman Akmil Magelang.
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan, sekitar 90 persen peserta telah hadir pada hari pertama kegiatan. Sementara 10 persen lainnya terkonfirmasi berhalangan hadir karena alasan kesehatan.
“Total ada sekitar 500 peserta yang hadir, atau sekitar 90 persen dari total Ketua DPRD se-Indonesia. Sisanya terkonfirmasi izin sakit dan dapat dimaklumi,” ujar Ace Hasan usai pembukaan kegiatan.
Setelah seremoni pembukaan, para peserta langsung mengikuti rangkaian agenda pembekalan yang diawali olahraga bersama. Selanjutnya, peserta menerima materi mengenai tugas pokok, fungsi, dan peran legislatif dalam menyukseskan Asta Cita yang disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Materi lainnya meliputi hubungan kelembagaan legislatif dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan Asta Cita, pengaruh geopolitik global terhadap bangsa, hingga pembelajaran lanjutan bersama para pengajar Lemhannas.
Ace Hasan menegaskan, kegiatan KPPD menjadi penting di tengah perubahan global yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kesamaan visi agar mampu menjawab tantangan nasional maupun internasional.
“Saat ini dunia berubah sangat cepat, ditandai disrupsi teknologi, pergeseran geopolitik, serta kompleksitas ekonomi global yang tidak menentu. Karena itu, para pimpinan daerah tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus mampu membaca arah dinamika global,” jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui visi Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran strategis mengawal harmonisasi kepentingan nasional dengan aspirasi daerah.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penyamaan perspektif antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam membaca fenomena geopolitik, mempercepat program prioritas nasional, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, cerdas, dan profesional.
Menurut Bima, pimpinan DPRD di daerah menjadi aktor penting dalam memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Di tangan para pimpinan daerah inilah sinkronisasi pusat dan daerah sangat ditentukan. Kami berharap melalui kegiatan ini kapasitas, respons, dan integritas para pimpinan daerah semakin kuat,” pungkasnya. (Syakira)
