 |
| Foto.Isradi Zainal |
-Salman Farisi
BALIKPAPAN (kabar-nusantara.com) – Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kawasan Penajam, membawa dampak yang luar biasa bagi Kaltim, sebab keputusan ini akan membawa Kaltim menjadi daerah yang paling disorot oleh masyarakat dunia, yang tentunya akan membawa perubahan ekonomi dan pembangunan di daerah ini. Maka disinilah dibutuhkan peran serta masyarakat lokal salah satunya para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah Kaltim.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Apindo Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo bahwa pindahnya IKN ke Kaltim akan meningkatkan iklim investasi di wilayah ini, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kaltim.
“Kehadiran IKN di Kaltim dipastikan akan memberikan dampak positif yang besar di segala bidang, termasuk dalam pembangunan sumberdaya manusia Kaltim,” katanya saat dihubungi baru-baru ini.
Menurut Slamet, pemindahan IKN ke Kaltim menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha di Kaltim terutama Balikpapan, khususnya dalam bidang SDM masyarakat di Kaltim untuk menyongong gencarnya pembangunan IKN. Apalagi sebagai wilayah penyangga, bagaimanapun juga masyarakat di Kaltim harus ikut terlibat dalam pembangunan IKN, dan jangan hanya menjadi penonton.
“Terkait dengan hal itu semua, Apindo Kaltim telah membentuk Satuan Tugas IKN yang diketuai oleh Rektor Universitas Balikpapan Dr. Isradi Zainal, dalam rangka memetakan peluang, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi Apindo Kaltim ketika berlangsungnya pembangunan IKN di Kaltim,” kata Slamet yang juga seorang pengusaha konstruksi.
Dihubungi secara terpisah DR. Isradi Zainal mengakui bahwa pemindahan IKN sebagai tantangan bagi pengusaha lokal untuk membuktikan bahwa mereka mampu untuk bersaing dengan pengusaha nasional. Untuk itu pengusaha lokal harus pro aktif jemput bola memburu informasi-informasi tentang pembangunan IKN, dari informasi itu bisa didapatkan tentang pekerjaan proyek yang cocok untuk mereka.
“Sayangnya pengusaha lokal ini kurang pro aktif,” ujar Isradi saat ditemui di Universitas Balikpapan pada (12/8) baru-baru ini.
Karena itulah lanjut Isradi selain membentuk Satgas IKN, Apindo juga harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sertifikasi bagi tenaga kerja di Kalimantan Timur, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kaltim. Ia yakin akan banyak perusahaan besar yang masuk ke Kaltim terkait pembangunan IKN.
Ia bahkan berharap di masa datang, agar kebijakan penerbitan sertifikasi tenaga kerja tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga bisa dilaksanakan di daerah-daerah, termasuk di Kalimantan Timur.
“Peningkatan SDM lokal ini sangat penting supaya saat pengusaha lokal membutuhkan tenaga kerja, mereka mudah mendapatkannya,” kata Isradi.
Isradi yakin bahwa kalau Apindo bisa pro aktif dan bergerak lebih cepat dalam mendukung pembangunan IKN, maka akan banyak peranan pembangunan yang mereka dapatkan, dan tentunya akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat lokal dimana mereka juga dilibatkan dalam pengerjaan proyek IKN.
Ada Rp 100 Trilyun lebih lanjut Isradi yang akan digelontorkan pemerintah dalam tahap awal pembangunan IKN, dimana ini sebuah peluang bagi Apindo Kaltim untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan untuk kesuksesan pembangunan IKN.
Isradi yang juga Rektor Universitas Balikpapan ini menyampaikan bahwa Universitas Balikpapan siap bekerjasama dengan Apindo dalam mendidik dan melatih para tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, termasuk mendidik para pengusaha lokal supaya bisa bersaing dengan pengusaha dari luar Kaltim.
Hal yang sama disampaikan oleh Salman Farisi, ST salah seorang pengurus Apindo Kaltim bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang sedang memasuki tahap lelang diperkirakan membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja, hal tersebut akan menjadi peluang, sekaligus tantangan untuk masyarakat daerah, di Kalimantan Timur untuk melibatkan diri dalam proyek pembangunan IKN.
Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat daerah, dalam proyek IKN sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tertentu.
“Inilah tantangan bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder, termasuk Apindo Kaltim untuk ikut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki sertfikasi,” ujar Salman Farisi saat ditemui di kantor Perumda Manuntung baru-baru ini.
Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim lanjut Salman Farisi harus memberikan dampak ekonomis dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku usaha. Karena itu dibutuhkan keberpihakan Pemerindah lewat Apindo untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaan proyek-proyek IKN.
“Kami berharap kontraktor lokal bisa kebagian kue pembangunan tersebut, untuk itu pengusaha, terutama para kontraktor di Kaltim perlu menyiapkan diri, Baik sarana dan prasarana penunjang kerja di proyek IKN, modal maupun SDM-nya,” harap Salman Farisi.
Dirinya mengingatkan bahwa peran Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN harus memberikan kesempatan para kontraktor lokal untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini menunjukan bahwa, keterlibatan dalam proyek pembangunan IKN tidak sekadar jadi sub kontraktor, tapi bisa menjadi kontraktor langsung sesuai bidang dan kapasitas keahliannya.
Karena itulah dibutuhkan SDM yang berkualitas. Bagaimana menyiapkan SDM yang berkompeten dan memiliki daya saing? APINDO Kaltim tengah menggagas berdirinya Lembaga Sertifikasi dan Profesi (LSP) bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ditegaskan Salman Farisi, LSP ini disiapkan bagi anak-anak muda Kaltim untuk berlatih dan bisa mendapatkan sertfikasi. Sehingga nantinya generasi muda Kaltim ini akan menjadi penopang utama dalam pembangunan IKN. Karena merekalah yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus yang professional dan berkualitas sebagai estafet pembangunan bangsa kedepan.
Menurutnya, perlu diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) mengatur proyek-proyek yang didanai APBN, seperti proyek pembangunan IKN melibatkan tenaga kerja yang bersertifikasi. Sedangkan, Apindo telah merintis pendirian LSP bidang kontruksi dan K3 kerjasama dengan perguruan tinggi di Kaltim, seperti Poltekba, Uniba, ITK, Polteknas, termasuk SMK. Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi masih menunggu izin dari BNSP.
“Pembangunan IKN membutuhkan jutaan tenaga kerja bersertifikasi, ini harus kita manfaatkan dengan menyiapkan SDM lokal yang bersertikat. Jika tidak segera disiapkan, maka anak-anak kita hanya menjadi penonton,” tegas Salman Farisi.
Hingga Saat ini lanjut Salman, Apindo akan mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran bagi penyiapan SDM untuk bisa terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Selain dengan Pemerintah, Apindo juga mengajak pengusaha-pengusaha di Kaltim agar memberikan kesempatan anak-anak muda, lulusan SMK dan perguruan tinggi supaya bisa ikut pemagangan sesuai sektor dan bidangnya.
“Semoga pembangunan IKN ini bisa mendatangkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” imbuh Salman Farisi yang kini juga sebagai Direktur Perumda Manuntung. (are)
