Wamena (kabar-nusantara.com) – Masiteo, Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan karang Taruna mengatakan, TKSK itu bagian dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di direktorat pemberdayaan sosial, Kamis (24/08/2023).
Dia mengatakan selain TKSK, kita mempunyai SDM Pekerja sosial masyarakat (PSM), karang taruna, penyuluh sosial pekerja sosial yang ditangani oleh direktorat pemberdayaan masyarakat.
“Maka itu semua masuk dalam pilar-pilar sosial, pembinaan kita selama ini memang agak berbeda, jadi pembinaan pertama melalui via whatsapp dan telpon biasanya kita melakukan agenda pertemuan seperti itu,” katanya.
Dia menjelaskan untuk saat ini memang karena kendala dengan anggaran, otomatis pertemuan agak kita batasi, jadi kita merespon misalnya dinas mengundang untuk menguatkan tentang tugas, tanggungjawab dan fungsi TKSK itu seperti apa.
“Karena kebetulan dinsos Papua Pegunungan ini DOB dari Prov. Papua, otomatis ada undangan dari kadis sehingga merespon positif undangan tersebut, jadi kita hadir memberikan materi perubahan apa saja di kemensos terkait dengan organisasi dan tata kerja,” jelasnya.
Masiteo mengungkapkan terus teman-teman TKSK dan PKH saat ini sudah berganti menjadi direktorat pemberdayaan masyarakat seperti itu. TKSK sendiri mengatur tentang uu Perdirtjen Nomor 35 tahun 2020 tentang pedoman teknis TKSK dan Permensos Nomor 28 tahun 2018 kebijakan membawahi TKSK.
“Ketika pelaksanaan di lapangan harus ada juklak, juknis, pedoman atau permensos yang menaungi. Peran Kemensos, Dinsos Prov dan kabupaten. Terutama pembinaan terhadap TKSK,” ungkapnya.
Dia menerangkan walaupun mendapatkan tali asi dari Kemensos, tetapi pembinaan dilakukan oleh kabupaten, karena posisi dia di kecamatan seperti itu.
“Bantuan sosial tidak ada kaitan dengan kepala distrik dan kepala desa, karena data bersumber dari TKSK. Sehingga tidak ada kepentingan kepala desa, justru teman-teman TKSK bertugas untuk mendampingi proses penyaluran sampai titik penerima seperti itu,” terangnya.
Dia berharap karena Dinsos Prov Papua Pegunungan DOB berdiri, sehingga berharap kedepan bisa bersinergi terus antara teman-teman TKSK, PKH dan dinsos kabupaten.
“Sehingga bersama bangun komunikasi baik, supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Karena segala sesuatu komunikasi bagus, kedepan lebih bagus lagi, mudah-mudahan seperti itu,” katanya.
Menanggapi itu, Narson Wetipo, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana Sosial mengatakan, kami Prov. Papua Pegunungan DOB kegiatan seperti ini belum pernah dilakukan.
Wetipo mengatakan pertama kali lakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan mutu pendamping kesejahteraan sosial kecamatan dan program keluarga harapan (PKH) dilingkup Prov. Papua Pegunungan.
“Program ini kami lakukan supaya menghadirkan tenaga-tenaga pendamping TKSK dan PKH supaya bersatu, memperkenalkan dengan dinsos Prov, pendamping TKSK dan PKH 8 kabupaten di Papua Pegunungan,” katanya.
Wetipo menjelaskan kami ingin mengetahui kinerja dan cara kerja mereka di lapangan itu seperti apa, karena kami laksanakan tugas selama 7 bulan di Prov Papua Pegunungan DOB sejak dilantik sebagai Plt.
“Dalam 7 bulan ini kami ingin mengetahui kinerja dan tolak ukur TKSK dan PKH yang ada di 8 kabupaten Prov Papua Pegunungan itu seperti apa,” jelasnya.
Dia menuturkan kami kerjasama TKSK dan PKH yang ada di 8 kabupaten untuk memberantas angka kemiskinan masyarakat Papua Pegunungan, supaya masyarakat miskin di Papua Pegunungan itu diberantas.
“Sebenarnya masyarakat Papua Pegunungan itu bukan miskin, mereka itu kaya dengan sumber daya alam, hanya tidak mengetahui cara mengelola semua kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka,” tuturnya.
Dia menerangkan sehingga kesempatan bimtek peningkatan mutu pendamping TKSK dan PKH di Papua Pegunungan ini. Supaya mereka menggali potensi-potensi baru, untuk mendukung dan memberantas kemiskinan masyarakat miskin di wilayah Papua Pegunungan, saya fikir seperti itu.
“Tujuan lakukan bimtek ini ingin memberantas kemiskinan masyarakat 8 kabupaten di Prov Papua Pegunungan,” terangnya.
Dia berharap setelah mengikuti kegiatan bimtek ini mereka bisa pergi ke tempat tugas yaitu di kecamatan masing-masing, supaya boleh memulai kerja keras untuk memberantas kemiskinan.
“Jika ada bantuan disalurkan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mereka bekerja keras mendampingi penyaluran kepada sasaran supaya masyarakat betul-betul menikmati dan mengalami kesejahteraan seperti itu,” tutupnya. (KBN-145)
